
KORANJAKPOS,βJAKARTA β Di bawah kepemimpinan Brigjen TNI (Purn) Edy Imran, S.H., M.Si., M.H., organisasi Laskar Hukum Indonesia (LHI) secara resmi mempertegas posisinya sebagai garda terdepan dalam mengawal supremasi hukum di tanah air. Kehadiran LHI bukan sekadar menambah daftar organisasi masyarakat, melainkan sebuah manifestasi dari semangat gotong royong untuk memastikan keadilan tidak lagi menjadi barang mewah bagi masyarakat luas.
βAnalisis Penegakan Hukum: Tantangan dan Komitmen LHI
βDalam sebuah sesi analisis strategis, LHI menyoroti bahwa pembangunan bangsa yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari konsistensi penegakan hukum. Berikut adalah poin-poin kuat dari analisis tersebut:
βHukum Sebagai Panglima: LHI berkomitmen menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam bernegara, memastikan setiap kebijakan dan tindakan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
βKeadilan Tanpa Pandang Bulu: Brigjen TNI (Purn) Edy Imran menegaskan bahwa LHI hadir untuk mengawasi agar hukum ditegakkan secara adil kepada setiap warga negara, tanpa melihat status atau latar belakang sosial.
-
βFungsi Pengawasan dan Advokasi: Selain memberikan bantuan hukum (advokasi), LHI berperan aktif sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas.
βMenjaga Kedaulatan Bangsa: Dengan pendekatan jalur hukum, LHI percaya bahwa kedaulatan bangsa dapat diperkuat melalui penguatan institusi hukum yang bersih dan berwibawa.
βVisi Kedepan
βLHI mengusung nilai-nilai nasionalisme yang kuat dalam setiap langkahnya. Organisasi ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dengan instansi hukum, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan memiliki akses yang sama terhadap keadilan.
β
Kami hadir untuk membantu masyarakat, mengawasi pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan sekaligus mengawasi agar hukum benar-benar ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu,” tegas Brigjen TNI (Purn) Edy Imranc



